Berita  

Tingkatkan Produk Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP Kabupaten Mimika Gelar Sosialisasi

Foto bersama narasumber dan peserta bersama jajaran Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika pada pembukaan Sosialisasi Kegiatan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, di Hotel Cendrawasih 66. Selasa (6/12/2022). (Foto: Wahyu/APN)

Timika, APN – Dalam rangka meningkatkan produk tentang perizinan dan non perizinan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika melakukan Sosialisasi Kegiatan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan kepada para pelaku usaha di Mimika, di Ballroom Hotel Cenderawasih 66. Selasa (6/12/2022).

Tujuan digelarnya kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara umum tentang produk perizinan juga semua aspek yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan yang berlaku di DPMPTSP Kabupaten Mimika.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Ir. Ignasius Edi Santoso, dalam sambutannya mewakili Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk implementasi dari undang-undang Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 yang dituangkan ke dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang kini digunakan tidak lagi berbasis izin usaha saja melainkan berbasis tingkat resiko dan peringkat skala usaha.

Edi melanjutkan, kegiatan berusaha dibagi menjadi tiga bagian yaitu beresiko rendah hanya menggunakan nomor induk berusaha atau NIB, beresiko menengah memiliki NIB sertifikat standar dan beresiko tinggi sudah harus memiliki NIB serta izin usaha lainnya.

Menurut Edi dengan hadirnya aturan yang baru tersebut, Dinas PMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha yang menyangkut pelaksanaan pelayanan, informasi penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.

Pengolahan proses reformasi perizinan melalui UU Cipta kerja ini juga menawarkan perspektif baru penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan berusaha. Dengan perspektif ini maka pelayanan pengaduan dan konsultasi juga dibutuhkan sebagai bentuk pendampingan pelaksanaan perizinan berusaha yang sederhana cepat tuntas dan terkoordinasi.

“Menjadi pemerintah yang terbuka dan inovatif serta memperluas akses informasi dan komunikasi serta membentuk kanal pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” terangnya.

“Kami yakin bahwa dengan perluasan akses informasi dan komunikasi akan mendorong peran masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten,” sambungnya.
Edi berharap kegiatan dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Mimika.

“Untuk itu, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Mimika Saya mengucapkan terima kasih serta menyampaikan apresiasi atas kinerja dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Mimika yang telah mewujudkan cita-cita bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan,” ujarnya.

Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Ir. Ignasius Edi Santoso M.si yang ditandai dengan pemukulan tifa didampingi Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau.

Penulis: WahyuEditor: Aji

Tinggalkan Pesan Anda