Berita  

Sempat Diskors Seminggu, DPRD Lanjutkan Paripurna LKPJ Bupati 2021

Foto bersama Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Pimpinan dan Anggota DPRD Mimika usai rapat Paripurna LKPJ Bupati 2021 di Ruang Paripurna DPRD Mimika, Kamis (21/7/2022). (Foto : Aji/APN)

Timika, APN – Setelah sempat tertunda karena diskors selama seminggu, dari tanggal 14 Juli 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika akhirnya menggelar Rapat Paripurna Pandangan Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2021 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Mimika, Kamis (21/7/2022).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, Pj Sekda Mimika, Jenny O Usmani, sejumlah pimpinan OPD dan 28 anggota DPRD Mimika.

Fraksi Golkar menjadi fraksi pertama yang memberikan pandangannya terhadap LKPJ Bupati Mimika. Dibacakan oleh Wakil Ketua Fraksi Golkar, Rizal Pata’dan, Fraksi Golkar menilai LKPJ Bupati sudah memberikan gambaran cukup jelas terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksaan APBD Mimika tahun 2021.

“Fraksi Golkar mengharapkan dalam membuat struktur anggaran harus dengan target yang terukur dan mengacu pada hasil evaluasi capaian realisasi tahun sebelumnya sehingga kondisinya realistis dan tidak terlalu berlebihan,” ujarnya.

Selanjutnya, Fraksi Nasdem yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Herman Gafur memberikan 10 poin pandangannya. Pertama, meminta penjelasan tidak maskimalnya resapan anggaran Rp 887 Miliar sehingga mengalami surplus. Meminta penjelasan menyeluruh penggunaan silva APBD 2021. Meminta penjelasan terjadinya kesalahan penggaran belanja barang dan jasa serta penganggaran belanja modal.

Meminta penjelasan secara menyeluruh temuan audit BPK atas 9 penerima hibah di 4 OPD yang belum menyampaikan laporang penggunaan dana, meminta penjelasan tentang realisasi alokasi dana desa yang belum dilengkapi LKPJ, meminta penjelasan pengelolaan aset tetap yang belum tertib administrasi, mememinta penjelasan tentang pengelolaan aset tetap dan aset bergerak, meminta penjelasan gagalnya Kabupaten Mimika menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah, meminta penjelasan keterlambatan lelang proyek dan meminta penjelasan progres penyelesaian tapal batas dengan kabupaten-kabupaten tetangga.

Sedangkan Fraksi PDIP dibacakan Yulian Solossa memberi sorotan perlunya pemaparan indikator kinerja kepala daerah, pendapatan transfer Dana Otsus 20221 yang belum masuk laporan realisasi, permasalahan pendidikan, pemasalahan kesehatan, ketenaga kerjaan, dan capaian kerja OPD-OPD di lingkup Pemkab Mimika.

“Fraksi PDIP menekankan agar pemerintah daerah berfokus pada pemertaan kinera di kota di wilayah pedalaman serta pesisir. Serta memperhatikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM),” jelasnya.

Fraksi Gerindra yang dibacakan Ketua Fraksi Nurman S Karupukaro memberi catatan tentang pengelolaan pesawat dan helicopter Mimika, belum jelasnya Perda jasa pelelangan ikan dan retribusi, pengelolaan retribusi dari aset-aset Pemda Mimika, pengutan penyaluran dana BOS dan BOBDA, stok obat malaria, dan menyoroti tentang penerimaan honorer serta mengevaluasi 600 nama CPNS Mimika.

Fraksi PKB yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Amandus Gwijangge menyoroti tentang peningkatan mutu pendidikan, pengelolaan pendidikan, gaji pokok tenaga kesehatan di pedalaman, perbaikan sistem perekrutan pegawai honorer, dan kelemahan sistem pengendalian internal pada laporan keuangan.

“Akhir-akhir ini ada satu situasi yang harus dikembalikan marwah komunikasi dan koordinasi yang baik di internal pemerintahan dan perlu juga ditingkatkan koordinasi bersama dengan DPRD,” ujarnya.

Fraksi Perindo yang dibacakan Ketua Fraksi, Leonardus Kocu memberi catatan, pemerintah menyusun perbaikan catatan-catatan penting audit BPK, pemerintah belum punya komitmen jelas terkait jadwal penyusunan APBD Induk dan APBD Perubahan, penerimaan tenaga honorer, alat ukur pembangunan daerah, sinergi antara eksekutif dan legislatif, pemberian tender dari OPD tunggu pengesahan anggaran dari DPRD, evaluasi tender pekerjaan melalui LPSE, dan evaluasi dan pembaharuan perda kadaluarsa.

Sedangkan fraksi terakhir yang memberi pandangan fraksi adalah Fraksi Demokrat, yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Lexy David Lintuuran memberi sorotan yang perlu diklarifikasi tentang PAD, realisasi belanja daerah, penggunaan dari OPD yang mengelola dana besar, pembangunan daerah, pengangkatan honorer, OAP dan peningkatan anggaran.

Writer: AnisEditor: Sani
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
%d bloggers like this: