Plt Bupati Mimika Akui Verifikasi Honorer Masih Menuai Kontroversi

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob saat ditemui wartawan di SMP Negeri 2 Mimika, Senin (5/12/2022). (Foto: Wahyu/APN)

Timika, APN – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika Johannes Rettob mengakui seleksi yang dilakukan terhadap kuota 600 untuk eks tenaga honorer dan tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika hingga menghasilkan 538 tenaga honorer masih menuai kontroversi.

Kontoversi yang dilakukan berupa protes lantaran dari 538 yang sudah terverifikasi banyak nama yang dianggap tidak bekerja (non honorer) tetapi memiliki nama, sedangkan 47 nama yang tersisa masih ada 10 nama yang termasuk dalam formasi K2 namun masih dianggap non honorer. Kendati demikian, pemerintah akan terus berusaha agar semua tenaga honorer (non ASN) dapat terakomodir.

“Kita akan coba, tapi jangan dulu cepat kecewa yang nama-namanya belum ada disini, saya ini kelompoknya yang 538, besok masih ada kesempatan, tenang aja supaya semuanya tenang,” terang Plt Bupati Mimika saat ditemui wartawan di SMP Negeri 2 Mimika. Senin (5/12/2022).

Plt Bupati menegaskan agar para peserta yang sebentar lagi akan menyentuh status ASN ini agar dapat menunjukkan kinerja serta integritas yang baik. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta tidak mengikuti seleksi dengan cara-cara yang curang dan tidak benar sebab hal itu merupakan cara yang tidak baik sebagai seorang pegawai negeri.

“Kalau kita sudah mau menjadi pegawai negeri tapi masuk dengan cara-cara yang tidak benar itu kan sudah tidak bagus sebagai pegawai negeri,” pungkasnya.

Suara Honorer Untuk Pemerintah

Salah satu tenaga honorer Distrik Jila, Fransiskus Mamukang mengaku kecewa karena namanya tidak masuk dalam pengangkatan honorer formasi 600. Padahal dirinya sudah menjadi honorer di Distrik Jila sejak tahun 2017.

“Saya sangat kecewa sekali, karena saya bekerja sebagai tenaga honorer di Distrik Jila sejak tahun 2017 silam namun nama saya tidak ada. Tetapi beberapa teman saya namanya ada,” ungkap Fransiskus saat menghubungi APN melalui pesan WhatsApp, Senin (5/12/2022).

Fransiskus menyatakan, seharusnya honorer yang sudah bekerja di atas 5 tahun bisa diangkat menjadi CPNS. Sedangkan pada formasi 600 tersebut, banyak honorer yang bekerja belum 5 tahun sudah diangkat.

“Saya mohon kepada Bapak Plt. Bupati Mimika, untuk mengecek nama-nama yang sudah lama bekerja sebagai tenaga honorer dan yang baru. Saya berharap agar pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat tolong mengecek lagi nama-nama itu dengan baik. Jangan mengecewakan kami yang sudah lama bekerja sebagai tenaga honorer,” sambungnya.

Penulis: Wahyu/AnisEditor: Sani

Tinggalkan Pesan Anda