fbpx

Penertiban Kendaraan Dinas, Perlu Ketegasan Dari OPD Terkait

WhatsApp Image 2020-09-01 at 20.00.15
Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan, SE (foto: Mercy/antarpapuanews.com)

Timika, antarpapuanews.com – Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan menyoroti masalah kendaraan dinas yang hampir setiap tahun menjadi masalah klasik, sehingga perlu ketegasan dari pimpinan daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika untuk menarik aset-aset milik pemda.

“Aturan ini sudah lama berlaku, sejak masa pak Klemen Tinal itu memang sudah berlaku, tinggal ketegasan saja dari pemda dibawah kewenangan aset daerah,” kata John Tie sapaan Yohanes Felix Helyanan saat ditemui di ruang kerjanya di kantor DPRD Mimika, Selasa (1/9).

Ia menjelaskan, terlebih khusus bagi pejabat yang sudah pensiun atau menempati jabatan baru pada dinas yang berbeda, dan hal tersebut sudah diatur didalam aturan, sehingga pejabat yang bersangkutan harus mengembalikannya, kecuali kendaraan yang sudah digunakan diatas 5 tahun keatas bisa diputihkan setelah melalui tahapan verifikasi pada dinas yang bersangkutan atas kebijakan pemerintah.

“Kecuali kendaraan-kendaraan yang sudah lebih dari 5 atau 10 tahun tergantung dari kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Masalah kendaraan menjadi permasalahan klasik, yang mana untuk pengadaan kendaraan pemkab Mimika tidak melalui satu pintu yaitu dari bagian aset justru masing-masing OPD melakukan pengadaan kendaraan operasionalnya masing-masing, sehingga sulit di data dan dikontrol oleh bagian aset.

Hal tersebut merupakan pemborosan dari tahun ke tahun, bahkan satu pimpinan OPD mempunyai kendaraan lebih dari satu.

Iya, memang sudah menjadi masalah klasik, karena “memang sekarang OPD ini suka-suka untuk pengadaan kendaraan dinas yang seharusnya tidak boleh. Yang berhak pengadaan itu dari bagian aset daerah sesuai permintaan dari OPD yang bersangkutan supaya satu pintu dan terdata semuanya,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti kendaraan yang digunakan oleh pimpinan OPD saat ini terbilang mewah, yang mana sesuai standar kendaraan seorang pimpinan OPD menggunakan kendaraan dibawah 2000 cc atau setara dengan mobil kijang Innova, namun kenyataan yang ada banyak pimpinan OPD menggunakan kendaraan diatas 2500 cc atau setara dengan mobil Hilux, yang harusnya digunakan oleh pejabat setingkat Sekda.

“Terus kepala dinas itu ada standar kendaraan yang digunakan yaitu 2000 cc kebawah, tetapi kita lihat hampir semua mereka gunakan 2500 cc dan itu setingkat eselon IIA yaitu setingkat sekda, harganya saja sudah gila-gilaan 500 juta,” katanya.

Untuk itu, saat ini perlu ketegasan dari OPD yang bersangkutan, setelah ada penegasan dari pejabat Sekda.

“Jadi, sekarang itu harus perlu ketegasan, kalau Bupati sudah perintahkan itu dibawahnya harus diterapkan, kerjasama dengan satpol untuk penerapan,” katanya.

Ungkapan yang sama disampaikan oleh Anggota Komisi A DPRD Mimika Miller Kogoya yang mengatakan bahwa, kendaraan dinas bukan kendaraan pribadi dan mengikuti ke dinas mana pejabat tersebut pindah atau pensiun.

“Setelah pindah dinas atau sudah pensiun otomatis harus dikembalikan kepada kepala dinas yang masih menjabat, dan hal ini masih terjadi dari tahun ke tahun,” ungkap Miller.

Untuk itu dari fraksi PKB mengharapkan agar bagian aset tidak tinggal diam, tetapi bekerjasama dengan OPD terkait, sehingga aset-aset tersebut bisa diberikan kepada pejabat pada OPD tersebut.

“Jadi kami mengharapkan agar kendaraan yang digunakan saat menjabat segera dikembalikan, kita tidak bisa setelah turun jabatan terus membawa mobil, kalau seperti ini terus ini pemborosan,” harapnya. (mrc)

Leave a Reply

error: Hak Cipta antarpapuanews.com
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
%d bloggers like this: