fbpx

PBJ Mimika Catat Paket Program OPD yang Telah Selesai Tender Sebanyak 157

Kepala BPBJ Mimika Bambang Wijaksono saat ditemui wartawan di kantornya, Kamis (23/6/2022). Foto: Aji/APN

Timika, APN – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika mencatat berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) per Juni sudah 157 paket progran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mimika yang sudah selesai proses tender.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Bambang Wijaksono menjelaskan data tersebut disampaikan per 22 Juni 2022 pukul 24.00 WIT. Jumlah paket yang tercatat sebanyak 3.273 paket kegiatan dengan nilai pagu angggaran 2,98 Triliun. Jumlah paket tersebut sesuai data dari Rencana Umum Pengadaan (RUP).

“Paket itu terbagi dari penyedia itu bisa tender dan non tender 2.074 paket kegiatan, kemudian ada swakelola sebanyak 1.198 paket,” ujarnya ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (23/6/2022).

Bambang memaparkan jumlah paket tersebut ada yang masih dalam draft, belum berproses, sedang, dan berproses, dan sudah selesai proses tender.

Bambang menambahkan dari total 2.074 paket tender dan non tender sebanyak 156 paket tender udah selesai, jumlah paket yang telah seleasai tender menurut Bambang bukan sedikit, namun karena dipengaruhi penggunaan sistim Peraturan Pemerintah yang menyebutkan paket bernilai dibawah Rp1 Miliar bisa dilakukan pengadaan langsung atau non tender.

“Non tendernya sebanyak 373 paket. Ini ada yang pengadaan langsung ada yang nilainya meskipun kecil namun libatkan pihak ketiga tetap terinput jika dari operator OPD mengimput,” katanya.

Dalam paket non tender kata Bambang ada pula yang sementara berproses, Ia juga mengaku belum semua terinput didalam data, sebab masih ada OPD yang belum menginput meskipun kegiatan non tender sudah berjalan.

“Bukan berarti jumlahnya hanya sekian mungkin ada cuman tidak di catatkan. Ada yang sudah berjalan juga misalnya pengadaan ATK cuman mereka tidak input di sistem padahal sudah jalan dan harus diinput,” ujarnya.

Ia mengatakan meskipun nilai kegiatan yang dilaksanakan wajib untuk diinput sesuai dengan RUP, sehingga ada kesesuaian antara yang sudah dibelanjakan dengan yang ada dalam perencanaan belanja.

“Kadang-kadang operator tidak input lagi itu kemungkinan itu ada, sehingga sampai dengan triwulan pertama kok sedikit sekali. Ini bukan berarti OPD tidak berjalan, tapi mereka belum mencatat di sistem, kami selalu berharap agar bisa diinput sehingga progresnya bisa terupdate secara nasional,” tutupnya.

Leave a Reply

error: Hak Cipta antarpapuanews.com
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
%d bloggers like this: