Kunjungan ke Mimika, Menkeu Sebut Perekonomian tahun 2023 Belum Stabil

Pertemuan antara Menkeu Sri Mulyani dengan para pimpinan Imstansi Vertikal dibawah Kemenkeu, di Kantor KPP Pratama Mimika. (Foto: istimewa)

Timika, APN – Dalam kunjungannya ke Mimika Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyebut jika indikator perekonomian Indonesia bahkan Dunia masih tidak stabil.

Dalam keterangan tertulis yang diterima oleh antarpapuanews.com pada Senin (5/11/2022). Menkeu menyebut penyebab ketidakstabilan ekonomi dikarenakan adanya konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, inflasi dunia, dan pandemi covid-19 yang belum berakhir sepenuhnya.

“Hal ini menyebabkan tantangan besar bagi Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara utamanya terkait penerimaan negara. Karena itu dibutuhkan komitmen dan upaya yang lebih ekstra untuk mencapai target yang telah ditetapkan kepada kita,” katanya.

Dengan masih tidak stabilnya perekonomian Menkeu berharap adanya sinergi kuat antara unit kerja yang ada di Kementerian Keuangan.

“Di Kabupaten Mimika ada tiga unit kerja Kementerian Keuangan yaitu KPP Pratama Timika, KPPN Timika, dan KPPBC Timika. Saya harapkan adanya sinergi yang baik antara ketiga unit kerja sehingga dapat berkolaborasi dalam memberikan pelayanan yang cepat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

“Untuk sinergi antar unit Kementerian Keuangan ada kebijakan khusus di mana setiap ada mutasi dan promosi pejabat di Kementerian Keuangan maka minimal 30 persen di antaranya harus lintas unit kerja. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan unit-unit kerja yang ada di Kementerian Keuangan semakin bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan,” imbuhnya.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika mulai tanggal 3 sampai dengan 5 Desember 2022. Pada kunjungan kerja ini turut serta pula beberapa pejabat di Kementerian Keuangan di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktur Intelijen Perpajakan DJP, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Papua, Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Papua, Papua Barat dan Maluku. Kunjungan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Timika.

Agenda kegiatan adalah melakukan koordinasi dengan unit kerja Kementerian Keuangan yang ada di Kabupaten Mimika yang terdiri dari KPP Pratama Timika, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika, dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Timika.

Penulis: AjiEditor: Sani

Tinggalkan Pesan Anda