KPK Turun Tangan Menagih para Penunggak Pajak di Mimika - Antar Papua News -
Berita  

KPK Turun Tangan Menagih para Penunggak Pajak di Mimika

Tim KPK didampingi tim Pemkab Mimika saat memasang stiker peringatan di Hotel Serayu karena menunggak pajak, Kamis (4/8/2022). (Foto: Aji/APN)

Timika, APN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas Direktorat Wilayah V Kordinasi dan Supervisi dampingi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melakukan penagihan penunggak pajak dengan memasang stiker dan plang peringatan.

Plang Peringatan tersebut dipasang di lokasi tanah yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Wajib Pajak yang melanggar.

Kepala Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK Dian Patria mengatakan, beberapa penagihan atas wajib pajak yang sulit untuk ditagih salah satunya perusahaan dari Jakarta milik mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden Soeharto Abdul Latif dengan luas 130 Hektar yang menunggak PBB hampir Rp 30 M dari tahun 2015.

“Hari ini kita kasih tanda (plang tanda pelanggar pajak), nanti pemda tagih karena sudah ada tembusan dari KPK. Mungkin nanti mereka punya niat baik dari yang punya aset untuk melunasi kewajibannya,” katanya disela pemasangan plang di Distrik Kwamki Narama, Kamis(4/8/2022).

Selain tanah di Distrik Kwamki Narama tersebut, dipasang pula plang yang sama

di tanah yang terletak disebelah Landasan Udara Yohanis Kapiyau dengan luasan sekitar 154 bidang tanah dengan tunggakan total sekitar Rp 2,27 M.

Pemasangan plang juga dilakukan di Lapangan Pasar Lama, namun plang yang dipasang merupakan tanda jika lahan seluas 18.675 m2 milik Pemerintah Kabupaten Mimika.

“Besok juga nanti yang punya Timika Mall dan Jayanti Group ada tunggakan juga sekitar Rp 465 juta. Dan dalam plang tersebut diberi waktu 7x 24 jam, ” jelasnya.

Pihaknya juga menagih tunggakan pajak di hotel Serayu yang menunggak pajak hotel dengan nilai sekitar Rp 2 Miliar lebih.

Dian menambahkan, secara aturan pajak, jika belum juga melakukan pembayaran, maka bisa dilakukan sita kekayaan wajib pajak, atau bahkan gijzeling (disandera) atau tidak boleh keluar disuatu tempat sampai pajak dibayarkan.

Dian pun berharap Pemda lebih pro aktif, mandiri untuk melakukan penagihan. Karena tunggakan yang ditagih termasuk dalam tunggakan pajak besar.

Sementara itu, Supervisor Hotel Serayu Agif saat dimintai konfirmasi memyebut belum membayar karena ada hutang Pemkab Mimika kepada pemilik Hotel yakni Sumitro senilai Rp 30 Miliar.

“Jadi saya klarifikasi jika kami (Hotel Serayu) memang punya hutang PBB memang ada. Tetapi Pemkab Mimika juga punya hutang dengan owner senilai Rp 30 Miliar lebih tentang kekurangan pembayaran tanah Bandara Baru Mozes Kilangin,” ujar Agif.

Agif melanjutkan pihaknya akan membayar hutang tersebut apabila Pemkab Mimika sudah melunasi kekurangan bayar tanah bandara tersebut.

“Owner komitmen jika itu (hutang pembayaran tanah) cepat dibayarkan maka hutang pajak ke Pemkab akan dilunasi, supaya kita berimbang. Jadi kita bukan sengaja mengulur waktu bayar pajak. Pajak juga kita bayar kok, Januari 2021 lalu kami bayar senilai Rp 250 juta, setiap bulan kita bayarkan juga, cuman hutang memang sudah banyak,” paparnya.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika Yunus Linggi saat ditemui dilokasi enggan memberikan komentar berkaitan dengan kekurangan pembayaran tanah bandara tersebut.

Penulis: AjiEditor: Sani
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
%d blogger menyukai ini: