fbpx

Kemenkeu Resmi Berlakukan PPN 11 persen, Berikut Barang dan Jasa Bebas PPN

Ilustrasi

Timika, APN – Kementerian Keuangan resmi menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen setelah sebelumnya hanya 10 persen, kenaikan ini mulai berlaku pada 1 April 2022.

Menurut keterangan tertulis yang diterima antarpapuanews.com dari Kantor Pelayanab Pajak (KPP) Pratama Mimika pada Jumat (1/4/2022) menyebutkan penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan.

Adapun jenis barang dan jasa tertentu yang bebas dari antara lain, barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur,
susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi.

Selanjutnya, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja.

Selanjutnya, vaksin, buku pelajaran dan kitab suci, air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap), listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA), rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS;

Kemudian jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional,mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak;

Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi, emas batangan dan emas granula, senjata atau alutsista dan alat foto udara termasuk dalam kategori bebas PPN.

Sementara itu barang tertentu dan jasa tertentu yang tetap tidak dikenakan PPN antara lain barang yang merupakan objek Pajak Daerah,makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.

Jasa yang merupakan objek Pajak Daerah: jasa penyediaan tempat parkir, jasa
kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering, kemudian uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga. Terakhir berkaitan dengan jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Penyesuaian tarif PPN juga dibarengi dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan kena pajak Rp50 juta sampai dengan Rp60 juta dari 15% menjadi 5%.

Pembebasan pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta.

Fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1%, 2% atau 3%, layanan restitusi PPN pun dipercepat sampai dengan Rp5 Miliar tetap diberikan.

Di samping dukungan perpajakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tetap melanjutkan dan akan memperkuat dukungannya berupa perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian nasional.

Pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuk menyokong
pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, mendukung dunia
usaha terutama kelompok kecil dan menengah, dengan tetap memperhatikan kesehatan, dan keuangan negara untuk kehidupan bernegara yang berkelanjutan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai UU HPP klaster PPN akan tertuang dalam:

a) PMK tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan
Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di
Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE;

b) PMK tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;

c) PMK tentang PPN atas LPG Tertentu;

d) PMK tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau;

e) PMK tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu;

f) PMK tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas;

g) PMK tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

h) PMK tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu;

i) PMK tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan
Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau
Katering, yang Tidak Dikenai PPN;

j) PMK tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah;

k) PMK tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto;

l) PMK tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial;

m) PMK tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan
Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah;

n) PMK tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan
Jasa Pialang Reasuransi.

Direktorat Jenderal Pajak telah menyesuaikan aplikasi layanan perpajakan, seperti  e-Faktur Desktop, e-Faktur Host to Host, e-Faktur Web, VAT Refund, dan e-Nofa Online.

Sementara itu ketika dikonformasi Kepala KPP Pratama Mimika Ambar Ari Mulyo mengungkapkan adanya peningkatan 11 persen teraebut akan meningkatkan penerimaan jasa kena pajak.

“Secara teori akan berdampak meningkatkan penerimaan PPN, karena tarif yg akan dikenakan atas penjualan barang atau jasa Kena Pajak semakin tinggi, dengan asumsi kondisi perekomomian minimal sama dengan tahun kemarin,” ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, berikut barang-barang yang dipungut PPN

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Leave a Reply

error: Hak Cipta antarpapuanews.com
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
%d bloggers like this: