fbpx

Kejari Mimika Kejar Mafia Tanah di Timika

Kajari Mimika bersama jajaran saat pers release di Aula Kejari Mimika, Jumat (10/6/2022). (Foto:Abi/APN). 

Timika, APN – Adanya instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia, menjadi atensi khusus Kejaksaan Negeri Mimika. Saat ini Kejari Mimika tengah mengejar Mafia Tanah di kawasan Pelabuhan Pomako yang terindikasi ada tindak pidana korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Sutrisno Margi Utomo menduga mafia tanah ini bisa berasal dari pihak mana saja. Apakah pejabat Pemda Mimika, BPN atau pihak lain. Yang pasti, tindakan mafia tanah telah merugikan negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

“Ini sangat serius karena menyangkut mafia tanah, siapapun di belakang akan kita proses apakah pejabat Pemda, BPN atau pihak lain yang akan kita tetapkan tersangka,” kata Sutrisno pada jumpa pers di Kantor Kejari Mimika, Jumat (10/6/2022).

Sutrisno mengungkapkan, Pemkab Mimika pernah membentuk panitia pengadaan tanah termasuk mantan Sekda Mimika, Haurissa untuk pembangunan Pelabuhan Pomako sesuai RT/RW.

Karena status lahan tanah masih hutan lindung, demi kepentingan pelabuhan maka diturunkan status tanah menjadi Area Penggunaan Lain (APL).

Sejak Tahun 2000-2008, Pemkab Mimika sudah mengeluarkan anggaran sebanyak Rp 6,7 M uang negara yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika untuk pembebasan lahan kepada masyarakat Hiripau seluas 5 juta meter persegi atau 500 hektar.

Dengan anggaran tersebut seharusnya sudah ada bentuknya dalam bentuk aset, namun tidak ada hasil sesuai dengan anggaran tersebut setelah pihak Kejari Mimika melakukan sidak ke lokasi.

Pengeluaran anggaran itu tercatat tapi belum disertifikatkan. Penyidik Kejari Mimika akan cek apakah ada kelalaian atau kesengajaan dari pemerintah.

“Coba bayangkan kalau seandainya di pelabuhan terhambat bahan bakar apalagi terlambat makan akan terjadi penumpukan,” terangnya.

Lanjutnya, apalagi barang-barang kalau terlambat, harusnya bisa dinikmati lebih sejahtera lagi oleh masyarakat.

“Beberapa pihak yang menguasai lahan tersebut mengatakan boleh dibangun tapi bayar dulu kami, itu hal yang tidak mungkin di lakukan, jadi kami tetap mengawal dari bidang-bidang Perdata dan Tat Usaha Negara (Datun) tetap mengawal,” ucapnya.

Kajari Mimika menekankan, mafia tanah siapapun atau pejabat pemerintah sekalipun ataupun pihak lain yang memang terlihat dalam rangka pembangunan kemajuan ini untuk masyarakat, maka sebagaimana pesan Jaksa Agung Republik Indonesia harus berantas mafia tanah.

“Mudah-mudahan kita usahakan untuk berhasil, karena biasanya mafia tanah itu menaikkan harga dan sebagainya untuk kepentingannya tapi dalam kasus ini agak berbeda, tanah negara hilang sehingga menyebutkan kerugian negara yang cukup besar,” bebernya.

Terkait kerugian sesungguhnya, sementara masih dihitung oleh ahli, pastinya masih menunggu dari perhitungan ahli secara garis besar.

“Karena ini menyangkut mafia, siapapun di belakang itu akan kita proses karena ini kepentingan negara kepentingan ppemerintah dan rakyat,” tutupnya.

Leave a Reply

error: Hak Cipta antarpapuanews.com
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
%d bloggers like this: