fbpx

Kasus Pembuat Identitas Palsu, Kanit Reskrim: Kita Sudah Melakukan Pemeriksaan Saksi Ahli

Kanit Reskrim Polsek Mimika Baru, Ipda Yusran Yuri

Timika, APN – Penyidik Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Mimika Baru telah memeriksa seorang saksi ahli tentang kasus salah satu percetakan di Mimika, Papua dengan tersangka berinisial ARL (38) yang membuat dan mencetak identitas palsu mulai dari KTP hingga SIM.

Kanit Reskrim Polsek Mimika Baru, Ipda Yusran Yuri saat ditemui di Polsek Miru, Kamis (21/4/2022) mengatakan, saksi alias Amirullah yang bisa dikategorikan ahli merupakan seorang eks pegawai Dukcapil yang aktif di tahun 80-an.

Dikatakan Ipda Yusran, Amirullah juga telah berpengalaman dalam memberikan keterangan kepada penyidik terkait kasus yang sama. Diketahui, ia pernah menjalani pemeriksaan dengan kasus yang sama tentang pemalsuan identitas dan dokumen negara di tahun 2014 lalu.

“Untuk keterangannya beliau mengatakan bahwa ini memang ada indikasi pemalsuan. Karena yang bersangkutan (tersangka) juga tidak pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan KTP di Dukcapil,” kata Yusran.

Sampai saat ini belum terungkap pelaku-pelaku lainnya dari kasus tersebut. Sejauh ini berdasarkan keterangan polisi, tersangka hanya bekerja seorang diri tanpa dibantu siapapun. Tidak ditemukan pula indikasi adanya perpanjangan tangan di tempat-tempat percetakan lain.

“Sementara pengajuan beliau masih itu,” ujarnya.

Terungkapnya kasus ini bermula dari temuan petugas kepolisian Polsek Miru terhadap seorang warga yang tengah mengurus SKCK menggunakan identitas berupa KTP palsu. Polisi kemudian menyelidiki dan setelah didalami, polisi akhirnya mendatangi salah satu percetakan di jalan Yos Sudarso, depan lapangan Jayanti, Mimika Papua.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti milik tersangka.

Sementara itu, tersangka kini menjalani proses hukum berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP/72/III/2022/Polsek Miru/Polres Mimika tertanggal 30 Maret 2022.

ARL kini dijerat pasal 96a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Admintrasi Kependudukan juncto Pasal 263 ayat (1) atau Pasal 264 ayat (1) ke 1e KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak 1 milliar rupiah.

Writer: WahyuEditor: Aji

Leave a Reply

error: Hak Cipta antarpapuanews.com
%d bloggers like this: