Kajari Mimika Beberkan Modus Mafia Tanah di Pomako - Antar Papua News -
Berita  

Kajari Mimika Beberkan Modus Mafia Tanah di Pomako

Kajari Mimika, Sutrisno Margi Utomo. (Foto: Istimewa)

Timika, APN – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika, Sutrisno Margi Utomo beberkan modus dugaan mafia tanah di area Pelabuhan Poumako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

Sutrisno mengungkapkan, Pemkab Mimika telah mengeluarkan dana sebesar Rp 6,7 miliar untuk melakukan pembebasan lahan seluas 500 hektar di kawasan Pelabuhan Poumako.

“Akan tetapi hingga kini lahan tidak digunakan karena ada masalah klaim kepemilikan dari pihak lain yakni PT. BLA,” kata Sutrisno saat ditemui di tempat kerjanya, Jumat (15/7/2022).

Bahkan Kajari Mimika menduga ada pihak yang menjual ganda, atau yang sering disebut jual diatas jual. Sehingga seiring pengembangan berdasarkan penyidikan pihak Kejaksaan, ditemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen.

“Ada beberapa pemalsuan yang mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi, sehingga beberapa lahan dikuasai oleh pihak lain. Jadi banyak pihak terlibat, sehingga kami pertajam tahapan penyidikan,” tegas Sutrisno.

Sutrisno menegaskan, siapapun yang terlibat dugaan mafia tanah pada lahan yang dimaksud, pihaknya akan menetapkan tersangka. Miisalnya jika tanah ternyata milik pihak PT. BLA, maka pejabat yang mengeluarkan anggaran Rp 6,7 miliar untuk pembebasan lahan dan menerima harus siap menerima konsekuensi.

“Namun sebaliknya, kalau pemerintah benar, ada pihak-pihak yang lain mengakui bahkan sudah menjual-belikan, berarti itu potensi dijadikan tersangka,” tegasnya.

Diakuinya, hal ini agak rumit, sehingga Kejari Mimika membutuhkan waktu untuk melakukan penyidikan.

“Jadi intinya tujuan dari kita semua tidak ada kebencian, tetapi ini untuk masyarakat Mimika. Kenapa tidak terjadi dibangun? Ternyata ada mafia tanah disitu,” bebernya.

Lebih lanjut lagi, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Mimika, Donny S. Umbora juga mengungkap unsur-unsur yang terlibat dalam perkara ini. Sebab Pemkab Mimika telah mengucurkan anggaran Rp 6,7 miliar untuk pembebasan lahan.

“Unsur yang dimaksud dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak swasta yaitu PT. BLA, Pemkab Mimika sendiri maupun masyarakat yang terlibat dalam proses penandatanganan surat pernyataan pembebasan lahan,” terangnya.

Tidak hanya itu, Kejari Mimika juga mendalami terkait status kawasan hutan pada lahan tersebut, lantaran ada sertifikat-sertifikat yang diduga terbit tidak sesuai dengan ketentuan.

“Lokasi masih hutan lindung, sudah ada sertifikat dan apa segala macam, itu kami lagi dalami. Tapi memang ada permasalahan yang kami sudah duga, dugaan merugikan keuangan Negara memang sudah ada. Bukti-bukti permulaan itu kami sudah bisa gambarkan ada, sehingga naik ke penyidikan,” ungkapnya.

Penulis: AbiEditor: Sani
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
%d blogger menyukai ini: