fbpx

Ini Alasan Pemkab Mimika Berlakukan PPKM

Timika, APN – Pemkab Mimika ungkap alasan memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Alasan tersebut disampaikan Sekda Mimika, Kepala Dinkes Mimika dan Direktur RSUD Mimika dalam keterangan pers usai mengikuti rapat koordinasi tim Satgas Covid Kabupaten Mimika bersama Forkopimda dan pihak-pihak di hotel Grand Mozza, Rabu (7/7/2021).

Sekda Mimika Michael Gomar menjelaskan bahwa dasar pemberlakuan PPKM dilakukan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 14, 15, dan 17 serta surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), terkait dengan aktivitas masyarakat khususnya aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dalam masa pandemi Covid 19.

Selain itu berdasarkan masukan dan presentasi yang diberikan pihak Dinas Kesehatan, RSUD Mimika, PT Freeport Indonesia, Forkopimda dan para Pimpinan OPD membuktikan jika kasus penyebaran Covid 19 di Kabupaten Mimika yang hingga saat ini cukup mengkhawatirkan.

Sekda Mimika Michael Gomar didampingi Kadinkes Mimika, Reynold Ubra dan Direktur RSUD Mimika saat memberikan keterangan pers

“Kami melihat peningkatan kasus yang cukup mengkhawatirkan, tidak hanya di Mimika tetapi juga di wilayah Papua dan juga di seluruh Indonesia. Sehingga ketua Satgas Covid yaitu Bupati Mimika mengambil keputusan dan kebijakan secara bersama-sama untuk melakukan PPKM,” katanya.

Sekda juga mengungkapkan langkah PPKM diambil karena Pemkab tidak mau terlambat mengambil langkah dalam penanggulangan Covid.

“Langkah ini kami ambil karena belajar dari pengalaman sebelumnya akibat dari keterlambatan mengambil kebijakan baik pembatasan ataupun yang lainnya kasus pun melonjak,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinkes Mimika Reynold Ubra menambahkan PPKM dilaksanakan untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk memenuhi haknya untuk Vaksinasi. Dalam satu bulan sudah ditargetkan kurang lebih 50 persen masyarakat harus mendapatkan vaksin.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi masuknya virus Covid varian baru di Kabupaten Mimika. Rey juga menyebut virus varian baru tersebut lebih menular karena bukan lagi menular melalui cairan, melainkan melalui udara.

“Kesempatan yang baik ini memberikan peluang Satgas dan tim untuk bisa memberikan pelayanan vaksinasi masal, termasuk merancang pelayanan vaksinasi massal kepada anak usia 12 sampai 17 tahun,” tegasnya.

Kemudian Direktur RSUD Mimika dr Anton Pasulu juga menambahkan, adanya peningkatan tempat tidur salah satu alasan dilakukannya PPKM. Selain itu menurut dr Anton dalam waktu dua hari terjadi lonjakan kasus dari tadinya 14 persen menjadi sekarang 31 persen.

Lanjutnya, jika nantinya kasus melonjak maka kebutuhan oksigen juga meningkat. Padahal saat ini oksigen menjadi isu nasional karena ketersediaan yang terbatas.

“PPKM diharapkan bisa menurunkan lonjakan kasus dan tingkat hunian tempat tidur bisa kita tekan. Kami berusaha agar lonjakan maksimal bisa terjadi hanya 30 sampai 40 persen saja,” jelasnya.

Berikut ketentuan yang di putuskan melalui surat keputusan Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Mimika 443.1/476 tentang PPKM di Kabupaten Mimika,

A. Aktivitas masyarakat di luar rumah dapat berlangsung mulai pukul 06.00 s/d 18.00 WIT dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dikecualikan:
  1. Logistik dan Bahan Pokok;
  2. Bahan bakar;
  3. Logistik kesehatan dan obat-obatan;
  4. Tenaga medis dan evakuasi pasien;
  5. Pengangkutan jenazah antar pulau bukan COVID-19;
  6. Emergency Kesehatan;
  7. Pergantian crew pesawat;
  8. Emergency keamanan;
  9. Petugas PLN dan Telkom yang melakukan perbaikan jaringan dan pergantian jam kerja;
  10. Operator dan tenaga kerja di Bandara dan Pelabuhan;
  11. Para tenaga konstruksi proyek Pemerintah;
  12. Tim Satuan Tugas COVID -19 Kabupaten Mimika;
  13. Karyawan PT Freeport Indonesia yang direkomendasikan oleh Pimpinan PT Freeport Indonesia
  14. Pihak tertentu yang mendapat izin dari Satuan Tugas COVID-19; dan
  15. Kegiatan kedinasan yang penting dan mendesak.
B. Tempat-tempat hiburan malam dan rumah bernyanyi beroperasi pukul 06.00 s/d 18.00 WIT;
C. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online;
D. Fasilitas publik seperti kantor, tempat peribadatan, pasar, mall, toko, kios, restoran, dan hotel beroperasi mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT sesuai dengan protokol kesehatan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
E. Khusus untuk fasilitas kantor pemerintah dan swasta, mall, tempat peribadatan, restoran, hotel, termasuk fasilitas ruang pertemuan yang disewakan wajib membentuk Kelompok Kerja (Pokja) COVID-19 internal;
F. Untuk acara resepsi/pesta pernikahan dan acara syukuran agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Wajib memakai masker;
  2. Panitia menyediakan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer;
  3. Penempatan tempat duduk berjarak minimal satu meter;
  4. Undangan tidak melebihi 50% dari kapasitas ruangan;
  5. Jamuan makan disediakan dalam kemasan kotak (bukan prasmanan).
G. Khusus untuk aktivitas pasar tradisional, hanya terpusat di pasar sentral dan pasar SP 2.
H. Alat transportasi roda empat ke atas tidak boleh bermuatan lebih dari 50% penumpang.
I. Para pengemudi ojek dapat melakukan aktivitasnya dengan wajib menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan helm standar yang memiliki penutup plastik bening, menggunakan masker, sarung tangan dan membawa hand sanitizer.
J. Untuk masyarakat/penumpang yang menggunakan jasa ojek, wajib membawa helm sendiri yang memiliki penutup plastik bening dan menggunakan masker.
K. Penerbangan pesawat komersil/penumpang dapat beroperasi normal namun disesuaikan dengan kesiapan pelayanan di bandar udara;
L. Masyarakat yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada protokol kesehatan;
M. Para pelaku perjalanan yang masuk ke Kabupaten Mimika, diatur sebagai berikut:
  1. Dari luar Papua masuk ke Kabupaten Mimika wajib menunjukkan hasil negatif PCR test dengan masa berlaku 7×24 jam dan sertifikat vaksin minimal tahap satu.
  2. Pelaku perjalanan dalam wilayah Papua khususnya Jayapura, Merauke, Biak, dan Nabire yang masuk ke Kabupaten Mimika wajib menunjukkan hasil negatif tes Antigen dengan masa berlaku 3×24 jam dan sertifikat vaksin minimal tahap satu.
  3. Pelaku perjalanan dalam wilayah Papua yang masuk ke Kabupaten Mimika selain yang diatur dalam angka dua wajib menunjukkan hasil negatif test antigen dengan masa berlaku 3×24 jam.
  4. Pelaku perjalanan dari Distrik Tembagapura yang masuk ke wilayah Timika wajib menunjukkan hasil negatif test Antigen dengan masa berlaku 3×24 jam dan sertifikat vaksin minimal tahap satu.
N. Pemakaman jenazah COVID-19 atau dicurigai COVID-19 dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah.
O. Aktivitas perkantoran pemerintah maupun swasta maksimal diisi 50 % (lima puluh persen) pegawai dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan 50% (lima puluh persen) lainnya bekerja dari rumah atau work from home.
P. Jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer dimulai pukul 08.00 WIT s/d 13.00 WIT dikecualikan bagi pelayanan esensial. (Aji-cr01)

Leave a Reply

error: Hak Cipta antarpapuanews.com
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
%d bloggers like this: