fbpx

Gelar Rapat Paripurna ke III, Ini Jawaban Pemkab Terhadap Pandangan Umum 6 Fraksi

Suasana Rapat Paripurna ke III yang digelar di Gedung DPRD Mimika, Kamis (15/10)
Suasana Rapat Paripurna ke III yang digelar di Gedung DPRD Mimika, Kamis (15/10)

Timika, antarpapuanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika kembali menggelar Rapat Paripurna ke III dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi yang telah disampaikan pada rapat paripurna ke II kemarin. Rapat ini digelar di gedung DPRD Mimika, Kamis (15/10).
Jawaban Pemerintah Kabupaten dalam rapat ini, disampaikan oleh Bupati Mimika yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Jenni O Usmani. Dalam penyampaiannya Jenni mengatakan, PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN, MASUKAN, SARAN DAN KERJASAMA YANG BAIK YANG TELAH DIBERIKAN OLEH FRAKSI PARTAI GOLKAR PADA PANDANGAN UMUM FRAKSI.
Lanjutnya, terkait dengan PELUNASAN HUTANG PEMERINTAH TERHADAP PIHAK KETIGA YANG KEGIATANNYA TELAH SELESAI AGAR TIDAK MEMBEBANI APBD TAHUN BERIKUTNYA akan menjadi perhatian Pemkab.
Kemudian jawaban Pemkab terhadap pandangan umum fraksi Nasdem. Pemkab mengaku dari sisi pendapatan pihaknya selalu melakukan optimalisasi Pendapatan daerah yakni DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH TERUS MELAKUKAN KOORDINASI DI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI UNTUK MEMAKSIMALKAN DANA-DANA BAGIAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH.
“PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TERUS MELAKUKAN INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI DENGAN AKTIF MELAKUKAN PENAGIHAN PIUTANG, MELAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH MELALUI SATGAS PAJAK DAERAH, BERSAMA OPD TERKAIT MELAKUKAN PUNGUTAN RETRIBUSI BARU SEPERTI RETRIBUSI PARKIR TEMPAT KHUSUS DI PASAR SENTRAL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. RETRIBUSI TEMPAT WISATA MANGROVE OLEH DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA INI SEKALIGUS MENJAWAB PANDANGAN UMUM DARI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,” Jelas Jenni.
Ia menambahkan TERKAIT dengan PENGADAAN TANAH DAPAT pihaknya menjelaskan UNTUK PENGADAAN TANAH YANG BERLOKASI DI JALAN CENDERAWASIH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) SUDAH DIRENCANAKAN SEJAK TAHUN 2019 DAN TIM APRESIAL (TIM INDEPENDEN) SUDAH DUA KALI MELAKUKAN PENILAIAN. Namun, KARENA KETERBATASAN ANGGARAN pada saat itu SEHINGGA DIANGGARKAN PADA PERUBAHAN TAHUN INI.
“PENGADAAN TANAH DI MILE 32 RENCANA PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR DAN PUSAT KEBUGARAN ATAU OLAHRAGA SISWA PERLU KAMI JELASKAN BAHWA LOKASI DIMAKSUD UNTUK MENJAWAB KEBUTUHAN SEKOLAH DALAM RANGKA MENAMPUNG ANAK-ANAK PENGUNGSI DARI BANTI DENGAN TUJUAN MELAYANI MASYARAKAT DALAM SEGI KEBUTUHAN PENDIDIKAN,” tuturnya.

Jenni juga menjelaskan terkait dengan pengadaan tanah di Mile 32 akan dipergunakan sebagai tempat atau sentra UMKM yang ada di Mimika, sehingga hasil atau produksi dapat di tampung pada pusat sentra UMKM. Pengadaan ini juga bertujuan sebagai tempat pelatihan ekonomi kreatif dalam segi hukum, pemkab mengaku tidak akan bermasalah.
“TANAH tersebut BERSERTIFIKAT DAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM PEMBAYARAN DILAKSANAKAN DENGAN SISTEM TUNAI DAN TIDAK SECARA BERTAHAP, DAN UNTUK PENILAIAN HARGA TANAH DINILAI OLEH TIM INDEPENDEN (TIM APRESIAL),” ungkapnya.
Selanjutnya menjawab pandangan umum partai PDI Perjuangan, Jenni mengatakan ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 PADA APBD PERUBAHAN DIALOKASIKAN DALAM BENTUK BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) SESUAI DENGAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
“Terkait dengan BELANJA HIBAH Kami KLARIFIKASI, BAHWA UNTUK BELANJA HIBAH PADA SAAT REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN TERDAPAT PENAMBAHAN, TETAPI APABILA MELIHAT BELANJA HIBAH DARI APBD INDUK KE APBD PERUBAHAN MENGALAMI PENGURANGAN SEBESAR Rp. 126.168.077.100,- (SERATUS DUA PULUH ENAM MILYAR SERATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA TUJUH PULUH TUJUH RIBU SERATUS RUPIAH),” tegasnya.
Pemkab juga melakukan klarifikasi terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa yakni dalam PENYERTAAN MODAL PADA PT PAPUA DIVESTASI MANDIRI PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 ADALAH SEBESAR Rp. 1.400.000.000,- (SATU MILYAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH). Kemudian untuk PENYERTAAN MODAL PADA PT MIMIKA ABADI SEJAHTERA (PERSERODA) PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 ADALAH SEBESAR Rp. 2.500.000.000,- (DUA MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) HAL INI SESUAI DENGAN KESEPAKATAN SAAT PEMBAHASAN DENGAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN MIMIKA (BAPEMPERDA).
Terakhir Pemkab memberikan jawaban kepada pandangan umum fraksi Mimika Bangkit, Jenni menjelaskan DALAM HAL MENGHINDARI PEKERJAAN DILAKUKAN SEBELUM APBD DITETAPKAN ada BEBERAPA KEGIATAN YANG SIFATNYA PENTING DAN MENDESAK DAPAT DILAKUKAN DENGAN
ADANYA PERSETUJUAN DARI DPRD DALAM BENTUK IJIN PRINSIP MENDAHULUI PENETAPAN APBD.

Kemudian TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TENDER PEKERJAAN ONLINE MELALUI LPSE YANG TERKESAN DIKERJAKAN OLEH KONTRAKTOR DARI LUAR Pemkab Mimika menjelaskan BAHWA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA SUDAH MELALUI MEKANISME SESUAI PERPRES 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.
Perlu diketahui usai melaksanakan rapat Paripurna ke III, Pemkab dan DPRD akan sekali lagi bertemu pada Rapat Paripurna ke IV, dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi sekaligus penetapan APBD-P 2020. (Eye)

Leave a Reply

error: Hak Cipta antarpapuanews.com
%d bloggers like this: