fbpx

Enam Fraksi DPRD Mimika Menerima APBD dan LKPJ Pemkab Mimika, Namun Ada Catatan dan Rekomendasi Dari Fraksi

Timika, APN – Enam Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika menerima pelaksanaan APBD dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020, namun ada catatan dan rekomendasi fraksi terhadap LKPJ maupun kinerja Kabupaten Mimika.

Hal Tersebut disampaikan oleh masing-masing perwakilan dari setiap fraksi dalam rapat parnipurna IV Sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang penyampaian catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Mimika terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020 dan pendapat akhir Fraksi-fraksi dan penutupan pembahasan RANPERDA Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2020, yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Mimika, Kamis (09/07/2021).

Dalam penyampaian pertama fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah berhasil 6 kali berturut-turut dalam pencapaian hasil pemeriksaan BPK-RI yang dicapai dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk pengelolan keuangan tahun anggaran 2020. Dengan harapan dapat dipertahankan untuk kedepannya.

Kemudian fraksi Nasdem, memberikan juga apresiasi dengan beberapa catatan dan rekomendasi terhadap kualitas LKPJ maupun kinerja Pemerintah yakni program infrastruktur tidak hanya dipusatkan di lingkup kota Timika, tetapi juga di daerah-daerah pesisir dan pegunungan, kemudian memberikan subsidi atau bantuan sosial kepada masyarakat dan UKM yang kena dampak dari kebijakan Pemerintah menerapkan PPKM dalam usaha penanganan dan pencegah penyebaran virus corona.

“Dalam rangka penangan virus corona, Pemerintah tidak memaksakan vaksin kepada masyarakat yang belum bersedia untuk melakukan suntikan vaksin. Kemudian melakukan reformasi birokasi di lingkup pemerintahan, selanjutnya dalam rangka mensukseskan PON dan Pesparawi, diharapkan lebih banyak melibatkan dan memberdayakan masyarakat Amor pada setiap panitia cabor maupun relawan, terakhir menerbitkan aset-aset daerah yang selama ini masih dikuasai oleh oknum-oknum tertentu dan pemanfaatannya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah,” ujar Anton Pali dari Fraksi Nasdem.

Fraksi Nasdem juga meminta Pemkab Mimika untuk membentuk Balai Latihan Kerja (BLK), memberikan insentif kepada Tokoh-tokoh agama, beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa Kabupaten Mimika khususnya anak Amungme dan Kamoro yang melaksanakan study baik di dalam maupun di luar Mimika, sekaligus membangun asrama pelajar di setiap kota, serta biaya bantuan biaya operasionl asrama.

Dalam penyampaian pandangan akhir Fraksi Gerindra, Pemerintah Daerah diminta untuk lebih menekankan pada belanja OPD pengelolaan PAD sehingga optimalisasi PAD terlihat progressnya, kemudian dalam menjalankan program kegiatan anggaran, dalam alur cash flow perlu diperhatikan dan dibuat skala prioritas utama dan prioritas pendukung, dikarenakan semua kegiatan penting tetapi karena dana tidak sekali masuk sehingga prioritas anggaran sangatlah penting dari sisi keuangan.

“Usulan program oleh OPD harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah sehingga pada pelaksanaannya semua proyek dapat dijalankan dan tidak harus berhutang kepada pihak ke 3 (tiga) sehingga Pemerintah Kabupaten Mimika tidak di justifikasi sebagai Kabupaten yang sering pinjam atau berhutang, karena disinyalir pada setiap kali team anggaran melakukan verifikasi di Provinsi selalu ditegur oleh team anggaran Provinsi terkait hutang Kabupaten Mimika,” ujar perwakilan Fraksi Gerindra Nurman Karupukaro dalam pembacaan pandangan akhir.

Catatan lain juga diberikan oleh fraksi Mimika Bangkit yang dibacakan oleh Alosius Paerong, dimana fraksi meminta agar pembangunan infrastruktur, persiapan sarana dan prasarana kegitan PON XX dan Pesparawi tidak mengabaikan kualitas pekerjaan dan menghindari pekerjaan yang berulang-ulang karena kesalahan perencanaan.

“Pemerataan pembangunan antara 5 distrik dalam kota dan 13 distrik di luar kota perlu mendapatkan perhatian serius pada tahun-tahun yang mendatang. Jumlah pembangun kampung percontohan atau kampung mandiri terus digalakan oleh Pemerintah, sebab dana desa banyak yang disalahgunakan. Pemerintahan desa perlu evaluasi kampung-kampung yang mayoritas penduduk Orang Asli Papua (OAP),” tuturnya.

Alosius menyampaikan pula menurut pandangan Fraksinya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk pembangunan masyarakat pesisir dan gunung tanah amungsa belum maksimal, kemudian indikator keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati bukan perolehan WTP hasil audit BPK atas penggunaan keuangan daerah, tetapi pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam dokumen LKPJ.

Selain empat fraksi tersebut, kedua fraksi lain juga menerima LKPJ Pemerintah Kabupatean Mimika, dan memberikan rekomendasi catatan. (Anis-cr02)

Leave a Reply

error: Hak Cipta antarpapuanews.com
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
%d bloggers like this: