Berita  

BPBJ Undang OPD Pemkab Mimika Untuk Sukseskan Program P3DN

Suasana kegiatan sosialisasi P3DN di Hotel Horison Diana Mimika, Kamis (4/8/2022). (Foto: Aji/APN)

Timika, APN – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mensukseskan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika. Sosialisasi tersebut diselenggarakan di Hotel Horison Diana, Mimika, Kamis (4/8/2022).

Kepala BPBJ Setda Mimika Bambang Wijaksono mengatakan, pelaksanaan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 Instruksi tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Awalnya dari Inpres nomor 2 tahun 2022 tujuannya untuk menumbuhkan perputaran perekonomian bagi UMKM maka Presiden menginstruksikan untuk Kementerian, Lembaga dan Kabupaten/Kota dalam penggadaan barang dan jasa harus mengutamakan produksi dalam negeri,” ujarnya saat ditemui disela kegiatan.

Bambang mengatakan, dengan adanya aturan tersebut maka dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan harus memprioritaskan belanja di UMKM.

“Target dari Presiden untuk anggaran tahun 2022 minimal 40 persen anggaran belanja diperuntukan bagi UMKM, sekaligus mendukung kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” ungkapnya.

Sementara untuk penerapan P3DN di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika Bambang mengatakan telah diterapkan namum terkendala soal pelaporan.

“Kalau di Mimika sudah,  cuman sementara ini pelaporannya untuk masing-masing OPD langsung di aplikasi yang dipantau langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” paparnya.

Adapun isi Inpres nomor 2 tahun 2022 yakni

  1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
  2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
  3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
  4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400 triliun untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
  5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada K/L dan pemda.
  6. Menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju satu juta produk tayang dalam Katalog Elektronik.
  7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan lima persen bagi K/L dan pemda yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.
  8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen.
  9. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.
  10. Mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
  11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi/industri kecil dan menengah (IKM)/artisan pada semua kontrak kerja sama.
  12. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
  13. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
  14. Melakukan kolaborasi K/L dan pemda untuk memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan mengupayakan produk menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
  15. Memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  16. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Writer: AjiEditor: Sani
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
%d bloggers like this: