fbpx

Bawaslu Provinsi Papua, Awasi Beberapa Kawasan Rawan Konflik

Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach, saat ditemui oleh wartawan di hotel Horison Ultima, Sabtu (10/10) malam
Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach, saat ditemui oleh wartawan di hotel Horison Ultima, Sabtu (10/10) malam

Timika, antarpapuanews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, siap mengawasi beberapa daerah yang dianggap rawan konflik horizontal maupun kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua.


Menurut Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach dari sebelas Kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada seluruhnya beresiko terjadi konflik horizontal ataupun kecurangan.


Kendati demikian, terdapat beberapa Kabupaten yang menurutnya menonjol yakni Kabupaten Yahukimo, Kerom, Nabire, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke, dan Asmat.


“Intensitas kerawanan nya itu bisa di presentase kan dan hal (presentase) tersebut merujuk pada persoalan-persoalan yang sedang terjadi serta riwayat politik masa lalu. Contohnya Asmat, saat ini memang tenang, tetapi nanti waktu pilkada bisa terjadi bentrok warga dan kemarin ada yang sampai kena sabetan benda tajam, karena bentrok warga. Hal seperti itu bukan tidak mungkin muncul, soalnya kan berkaitan dengan politik,” ujarnya saat ditemui di Hotel Horison Ultima, Sabtu (10/10).


Ronald menambahkan untuk menanggulangi hal tersebut pihaknya pun selalu berkoordinasi intens dengan Kepala polisi Daerah (Kapolda) dan Panglima Kodam (Pangdam).


“Contoh lain adalah Nabire, saat ini kan sedang terjadi gejolak di Kabupaten Intan Jaya, sementara sebagian besar aktivitas pemerintahan dan semua warganya ada di Nabire, bagi kami (Bawaslu) itu jadi perhatian kami,” paparnya.


Ia melanjutkan, persoalan yang juga diawasi oleh pihak Bawaslu adalah tentang mobilisasi massa. Dimana Kabupaten yang sedang menggelar Pilkada berdekatan dengan kabupaten lainnya.


“Contohnya Kabupaten Nabire yang berdekatan dengan Kabupaten Dogiyai, Paniai, Deai, kemudian Kabupaten kerom yang berdekatan dengan Kota Jayapura yang tidak melaksanakan pilkada. Hal itu akan memungkinkan adanya mobilisasi massa, untuk dijadikan joki,” jelasnya.


Menghindari hal tersebut, Ronald mengaku pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk melakukan blokade pada H-3 sampai dengan proses pungut-hitung selesai. (Eye)

Leave a Reply

error: Hak Cipta antarpapuanews.com
%d bloggers like this: