Umum  

Banyak Kegiatan Fisik Berjalan, Kontraktor Papua Tidak Dapat Bagian Karena Covid

banner
WhatsApp Image 2020-08-24 at 16.22.15
Wakil Ketua II Gapensi Kabupaten Mimika Wilem Howay (foto: Mercy/antarpapuanews.com)

Timika, antarpapuanews.com – Wakil Ketua II Gapensi Kabupaten Mimika Wilem Howay menyayangkan, sejumlah kegiatan fisik telah berjalan, namun kontraktor Papua tidak mendapat bagian dalam kegiatan lantaran anggaran sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Banyak proyek yang jalan, cuma kontraktor Papua ini tidak ada yang kerja, katanya dana sudah dialihkan ke covid,” kata Wilem saat ditemui dikantor Gapensi dijalan Budi Utomo, Senin (24/8).

Ia mengakui, tahun ini pemerintah fokus pada penanganan covid-19 setelah merefocusing anggaran OPD sehingga banyak kegiatan tidak berjalan, namun kenyataan yang dilihat dilapangan, sejumlah kegiatan fisik seperti pelebaran jalan Cendrawasih, dan sejumlah kegiatan lainnya.

Melihat kondisi tersebut, bagaimana kontraktor Papua mau berkembang kalau setiap kegiatan hanya dikerjakan oleh kontraktor non Papua.

“Memang orang lain lihat itu tidak jadi soal, tapi kalau kami melihat itu sebagai dampak yang mempengaruhi sehingga orang Papua tidak berkembang,” akunya.

Padahal, menurutnya sudah ada perintah jelas dari presiden Joko Widodo selaku kepala negara setelah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpers) nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan langsung dibawa Rp 1 miliar. Aturan tersebut tidak menjadi atensi bagi kepala daerah untuk mewajibkan hal tersebut.

“Kami tidak mengerti berdasarkan perpres nomor 17 itu perintah kepala negara, tapi didaerah tidak ikuti, dan seperti inilah yang menjadi soal,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, ada juga dokumen-dokumen CV, atau PT yang di gunakan oleh non Papua untuk mendapat proyek, bukan karena tidak ada modal untuk memulai proyek, tapi karena ada kedekatan dengan pejabat sehingga memudahkan mereka untuk mendapat proyek.

“Kami sebagai kontraktor Papua merasa kesal, apa saja non Papua ambil dan kita tidak bisa buat apa-apa,” jelasnya.

Untuk itu, ia berharap, kepala daerah selaku anak Papua jangan tutup mata terhadap kontraktor Papua, Baiknya Perpres tersebut dijalankan.

“Jadi semua kembali kepada kepala daerah supaya perintah yang turun ke kepala OPD itu jelas,” harapnya. (mrc)

Tinggalkan Pesan Anda