fbpx

11 Warga Laporkan Pemkab Mimika ke Kejari Terkait Pembayaran Lahan di SP 5

Warga yang melapor ke Kejari Mimika. (Foto: Dok. Kejari Mimika) 

Timika, APN – Sebanyak 11 warga yang diantaranya 8 orang pemilik lahan di SP-5 melaporkan Pemkab Mimika ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika lantaran lahan mereka tidak kunjung dibayar meskipun telah dipakai untuk Lapangan Aeromodeling PON XX Tahun 2021 dan Stadion Sepakbola Mimika. Warga tersebut diterima tim gabungan Intel, Pidsus, Datun Kejari Mimika di Kantor Kejari Mimika, Kamis (23/6/2022).

“Dilaporkan bahwa Panitia Pengadaan Tanah untuk Venue PON XX luas tanah 12,5 hektar terletak di Jalan SP 2, SP 5 Kelurahan Ninabuan (Timika Jaya) Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika, Sutrisno Margi Utomo, pada APN via telepon, Jumat (24/6/2022).

Sutrisno menerangkan, proses pengadaan tanah telah dimulai dari tahapan perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, konsultasi publik, dan tahap pelaksanaan. Namun hingga saat ini warga yang sudah menyerahkan sertifikat asli tidak dibayar, bahkan mereka tidak diberi tanda terima.

“Malah diduga ada klaim pihak lain dan bermaksud membeli tanah dengan harga murah kepada warga, hal ini juga sesuai penuturan warga dihadapkan Tim Jaksa,” ujarnya.

Sutrisno mengatakan, pihaknya melakukan pendalaman karena sebelumnya telah menerima laporan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Nomor : AT.01.01/1059-91/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.

Menurut BPN, pengadaannya telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021.

Tim Kejari Mimika juga mempertanyakan apa yang menjadi alasan pembatalan ganti rugi kepada warga atau pihak yang berhak.

Karena menurut Kajari Mimika, secara hukum hak masyarakat yang berada di lokasi pengadaan tanah wajib dibayar Pemkab Mimika. Karena Pemkab Mimika telah menggunakan tanah milik warga dengan cara menimbun tanah yang di atasnya ada tanaman milik warga dan bahkan telah membangun diatas tanah warga sebelum adanya pembayaran ganti rugi kepada yang berhak.

“Apabila ada indikasi penundaan pembayaran ganti rugi kepada warga yang berhak karena adanya kesengajaan praktek mafia tanah sehingga Pemkab Mimika dan warga yang akan dirugikan, maka akan beralih ke ranah tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh Kejaksaan Negeri Mimika,” tegas Sutrisno.

Writer: AbiEditor: Sani

Leave a Reply

error: Hak Cipta antarpapuanews.com
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
%d bloggers like this: